Aturan perjalanan dinas mengacu pada PMK 113/PMK. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pulang Pergi (PP) Bandung-Jakarta Satuan Biaya Tiket Bisnis Ekonomi. 83/PMK. Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2023 tentang. (3) Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalam a. Ongkos transportasi, seperti pesawat, kereta, taksi, parkir, bahan bakar, sewa kendaraan. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. Namun -sepengetahuan saya-, undang-undang belum –atau bahkan mungkin tidak akan– mengatur mengenai kebijakan uang saku bagi perusahaan. Editor: HAI. peraturan gubernur (pergub) tentang perubahan atas peraturan gubernur sulawesi utara nomor 34 tahun 2019 tentang pedoman perjalanan dinas luar negeri bagi pejabat negara, pimpinan dan anggota dprd, aparatur sipil negara, dan non aparatur sipil negara di. Dimana yang dimaksud adalahPerjalanan dinas adalah hal yang menarik dalam dunia pemerintahan. perjalanan dinas luar negeri bagi Pejabat dan Pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan. U. Contoh Surat Tugas Dinas Karyawan. Peraturan tentang kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor ini telah diterapkan secara konsisten di k ementerian n egara / l embaga dalam tahun 2012. Sebenarnya kalau mau teliti aturannya sudah jelas PMK-113/PMK. ABSTRAK: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nornor 90 Tahun 2010 dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nornor 71/PMK. Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PDDN) diberikan kepada pegawai yang akan meraksanakan. ESMANIA. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2013 tanggal 11 Maret 2013 Tentang Perjalanan Dinas Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DewanPerjalanan Dinas yang dihitung sesuai biaya Perjalanan Dinas yang dikeluarkan secara nyata dalam rangka. "Satuan biaya yang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota. Perjalanan dimaksud antara lain untuk kegiatan koordinasi, konsultasi, studi banding, pendidikan dan pelatihan, maupun memenuhi. perjalanan dinas luar daerah. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang. Dengan ini diinformasikan kepada seluruh satuan kerja dalam wilayah pembayaran KPPN Makassar II bahwa Peraturan Menteri Keuangan untuk perjalanan dinas yang terbaru sudah diterbitkan, yaitu PMK Nomor : PMK-113/PMK. RUANO LINGKUP PERJALANAN DINAS Pasal 2 (1) Peraturan Menteri ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pettanggungjawaban Pe1jalanan Dinas bagi Pejabat Negara, PNS, PPPK, anggota TNI, anggota POLRI, Pejabat Lainnya, dan Pihak Lain yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Menteri Keuangan Sri Mulyani usai konferensi pers terkait transaksi janggal Rp 349 T di Kantor PPATK, Jakarta Pusat, Senin (10/4/2023) JAKARTA, KOMPAS. dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan. mereka yang diterima untuk jabatan Negeri: dari tempat tinggalnya ke tempat kedudukan yang Perjalanan dinas dalam kota ini juga termasuk kriteria perjalanan dinas sesuai dengan PMK 113/PMK. Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan Dan Anggota. Yang dikecualikan dari objek PPh sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan nomor 262/PMK. "Untuk mengantisipasi timbulnya konflik kepentingan pada proses penanganan suatu perkara,. OS/2016 mengenai tata cara. Tapi ada yang per bulan hampir Rp4 juta. 05/2008. Dalam sebuah perusahaan, karyawan dari divisi tertentu biasanya diharuskan untuk beberapa kali melakukan perjalanan dinas. U. RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS Pasal 2 (1) Peraturan Menteri ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, PNS, PPPK, anggota TNI, anggota POLRI, Pejabat Lainnya, dan Pihak Lain yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Nomor 164 /PMK. ABSTRAK: Rangka menunjang pelaksanaan Pemerintah Daerah dan tercapainya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dipandang perlu melakukan penataan ketentuan perjalanan dinas sesuai dengan kondisi dan kebutuhan serta memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang. Pencabutan. 05/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Perarturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK. Catatan: Untuk. PER-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri,. PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI. Email : Surat Perintah Perjalanan Dinas. Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1272) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227 /PMK. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri, dan Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) dalam Penjelasan Standar Biaya. Untuk penjelasan lebih detail terkait aturan ini, silahkan download di PMA 6 TAHUN 2018 TENTANG PERJALANAN DINAS PADA KEMENTERIAN AGAMA. PT PLN (PERSERO) PERATURAN DIREKSI PT PLN (PERSERO) NOMOR: 0314. Biaya transportasi; 3. perjalanan dinas dalam negeri maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 87 Tahun 2020 tentang Standar Harga Tahun Anggaran 2021 perlu diubah; b. Biaya terkait sewa kendaraan dalam rangka perjalanan dinas baik bagi Pejabat Negara ataupun Pegawai Negeri Sipil mengacu pada ketentuan sebagai berkut: Peraturan Menteri Keuangan nomor 113/PMK. Pelaku perjalanan luar negeri yang berstatus warga negara Indonesia (WNI) dari luar negeri diizinkan memasuki Indonesia dengan tetap mengikuti protokol kesehatan ketat. TRIBUNPEKANBARU. Berikut adalah 3 contoh surat tugas perjalanan dinas yang baik dan benar, yang bersumber dari website Kabupaten Belitung Timur, Dinkes Jateng, dan laman resmi Bangka: 1. Hal itu tertuang di dalam Surat Edaran (SE) MenPAN RB Nomor 64 Tahun 2020 tentang Kegiatan Perjalanan Dinas bagi ASN. Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah. E. 54, bd prov. Bagi yang sudah vaksin booster maka tidak diwajibkan untuk test baik PCR maupun antigen. Ketentuan Umum. Merdeka. Contoh Laporan Perjalanan Dinas di MS Word. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri; c. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap Peraturan PresidenNomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regionalperlu dilakukan perubahan standar biaya satuan perjalanandinas di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda; b. Pembagian golongan pegawai Negeri Berlainan dengan Reisbesluit dan Peraturan Perjalanan DinasCATATAN: Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2020. Pasal 77 ayat (1) dan (2) UU Ketenagakerjaan menjelaskan: Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. akan tetapi istilah untuk honor dalam perjalan dinas ini lazim disebut uang saku. Contoh Surat Tugas Perjalanan Dinas. (3) Menteri Keuangan berhak menetapkan, bahwa biaya perjalanan yang tidak disebut dalam peraturan ini, dibayar menurut peraturan ini, baik sebagian maupun semuanya. kemenkeu. untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam provinsi sebesar Rp. 1. surat persetujuan Perjalanan Dinas; c. Penjelasan: Biaya taksi perjalanan dinas adalah kendaraan umum, bukan kendaraan pribadi. CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2020. 05/2007 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK. Ini berarti ada Rp200. 2022/NO. 3. 164/PMK. "Karena masih ada tunjangan di kabupaten di Jawa Timur ada hanya Rp500. PMK 49 Tahun 2023: Ini Uang Makan & Lembur ASN dan Honorer, Uang Lauk Pauk TNI-Polri. PMK-164/PMK. Peraturan dan/atau kebijakan terkait dengan Kementerian Keuangan dapat berubah sewaktu-waktu. Pelaksana Perjalanan Dinas dalam Peraturan Bupati ini meliputi : a. 05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK. pergub. Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113, terdapat empat prinsip yang harus diperhatikan dalam melaksanakan perjalanan. BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PNS DAN CPNS. 05/2019. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2146), diubah sebagai berikut): 1. UNDUHPeraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK. Segini Uang Perjalanan Dinas PNS di 2024, Bisa Sampai Rp 580 Ribu per Hari. E. Dalam Perkom tersebut, terdapat pasal baru yang menjadi sorotan karena berpotensi mengurangi independensi KPK. 05/2019 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor: 164/PMK/05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri. Penutup. (2) Batas Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a khusus untuk Provinsi DKI Jakarta meliputi kesatuan wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan. T. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penanganan administrasi perjalanan dinas luar negeri adalah sebagai berikut. Tipe Dokumen. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri. com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan aturan terkait biaya perjalanan dinas pegawai negeri sipil ( PNS) untuk. Pemerintahan Daerah. Pasal 1. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan aturan terkait biaya Perjalanan Dinas pegawai negeri sipil atau PNS untuk tahun anggaran 2024. Perdirjen Perbendaharaan No. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK. 94 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Nomor 52 Tahun 2021 Tentang Standar Biaya. Pasal 4 UANG TRANSPORT 1. Terimakasih atas responnya…. pedoman - perjalanan - dinas. (3) Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalam Resmi, Ini Aturan Perjalanan Dinas bagi PNS/ASN Selama Pandemi. 24, dan No. Adapun beleid ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024. Perjalanan dinas sesuai undang-undang tentunya harus dipahami betul oleh setiap institusi atau lembaga dinas agar perjalanan yang dilakukannya tidak sampai berbenturan dengan hukum di tanah air. PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 102 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI DAN DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN. RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS Pasal 2 (1) Peraturan Menteri ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. T. Beleid ini berisi mengenai besaran biaya maksimal. PENJELASAN PERJADIN PERPRES 33 TAHUN 2020NARASUMBER: Bpk. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/SE/M/2017 Tahun 2017 tentang. (2) Penggunaan Kendaraan Dinas hanya untuk kepentingan dinas. PT Schneider Indonesia Mengenai Dokumen Perjalanan Dinas Luar Negeri Peraturan mengenai perjalanan dinas yang berlaku bagi pegawai PT. Berikut contoh laporan perjalanan dinas yang dibuat menggunakan MS Word: 2. com - Aturan baru pelaku perjalanan dalam negeri (PPDN) resmi diterapkan mulai 8 Maret 2022. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menerbitkan aturan terbaru yang mengatur standar biaya perjalanan dinas ASN, yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024. com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati baru saja merevisi aturan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK. Perjalanan Dinas Dalarn Rangka Tugas Belajar. B. 1. Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK. Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024. Yos Sudarso No. 2. ABSTRAK: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nornor 90 Tahun 2010 dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nornor 71/PMK. (2) Dokumen administrasi Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. 05/2012. Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak tetap, Dan Tenaga Kontrak Serta Pihak Lain. bahwa. com – Di tengah situasi kasus virus corona di Indonesia yang masih menunjukkan peningkatan, Aparatur Sipil Negara ( ASN) sudah diperbolehkan untuk melakukan perjalanan dinas ke luar daerah. 05/2019 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor: 164/PMK/05/2015 tentang Tata Cara. Tajuk Entri Utama. 17. Dalam pelaksanaannya, mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah. 2. perjalanan dinas, SPT, SPPD, penandatanganan SPT dan SPPD, besaran biaya perjalanan dinas. Pasal 2. Menetapkan : PERATURAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI. Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 05/2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri T. Terimakasih atas responnya…. T. perjalanan dinas dalam daerah; dan b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019. bahwa untuk memberikan kepastian hukum agar perjalanan dinas jabatan dalam negeri tersebut tetap dapat dilaksanakan, dipandang perlu untuk meninjau kembali ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK. pdf. 12. 05/2012 seperti yang kami jelaskan pada artikel tersebut. Tipe Dokumen. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 ( (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2860); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. Terkait Perjalanan Dinas Dalam Negeri untuk Jakarta - Bodetabek, dan Taksi Dalam Negeri jika pelaksana perjadin tidak dapat melampirkan bukti at cost apakah dapat mengajukan Daftar Pengeluaraan Riil dengan menggunakan nilai sesuai SBM. Waktu Kerja. Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. (5) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibayarkan secara Lumpsum. Adapun hal-hal yang harus ditulis dalam surat tugas perjalanan dinas adalah : contoh surat tugas perjalanan dinas. 03/2019 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pekerjaan Berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu. PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP. 11/2022 tersebut, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menerbitkan surat edaran terbaru yakni Surat Edaran No. 05/2019 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor: 164/PMK/05/2015 tentang Tata Cara. 25 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Udara, Darat, Laut dan Kereta api Pada Masa. Luar Negeri. GO. Surat Sekretaris Mahkamah Agung No 1675/SEK/KU. Mencabut. perlu diberikan biaya Perjalanan Dinas; b. Perjalanan dinas. 05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, PegawaiPeraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000. Hal-hal yang berhubungan dengan perjalanan dinas yang belum tercakup dalam peraturan ini akan ditanggulangi secara "case by case" untuk fleksibilitas atas dasar pertimbangan dan kebijaksanaan. Catatan Pojok YUSRAN LAPANANDA, SH. Dikutip dari medan. PMK No. Kupang - Mengatur dan menyusun arsip dalam suatu tatanan sistematis sangat penting dilakukan agar tidak mudah rusak ataupun. Dalam Perpres ini disebutkan, standar harga satuan regional meliputi: a. KETENTUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN TNI ANGKATAN LAUT KEPALA STAF ANGKATAN LAUT Menimbang : a. Satuan biaya taksi perjalanan dinas menggunakan metode at cost dengan menunjukkan bukti pengeluaran riil. Bidang. Simak aturan terbaru soal uang perjalanan dinas PNS yang baru diterbitkan oleh Menkeu Sri Mulyani. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 113/PMK. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalam Kota. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan peIjalananjkunjungan kerja ke negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik yangPendampingan Bupati Dan Wakil Bupati, Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta Pegawai Negeri Sipil Yang Sakit. Bukan tanpa sebab, Kurnia menilai pihak. Judul. LAMPiRAN_pergub jln dinas. 05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap. Pasal 4 Pegawai yang melakukan perjalanan dinas pindah/mutasi dan pindah pensiun wajib mempertanggungjawabkan perjalanan dinas pindah/mutasi danPertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan dengan melampirkan dokumen berupa: Surat Tugas yang sah dari atasan Pelaksana SPD;. 227/PMK. 05/2012, 2. Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas diatur dalam Pasal 34 PMK 113/PMK. (3) Dalam hal Kendaraan Dinas digunakan untuk keluar kota, harus memperoleh surat perintah perjalanan dinas dari Kepala SKPD/UKPD selaku Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2020 Tentang Perjalanan Dinas. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia NO. Bisnis.