49 Th 2017. Permen No. nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana. pdf. . Belum Tersedia. 5. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. Zizi Suradet. NOMOR 86 TAHUN 2017 TENTANG RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA Menimbang Mengingat TAHUN ANGGARAN 2017 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, a. Permen No. id : 49 hlm. 2019. Permen PAN & RB No. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi. Judul Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 86 Tahun 2017 tentang Ketentuan Impor Rokok Elektrik. TAHAPAN SUSUN RENSTRA. Permen BUMN No. Download Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan. TH. 86. dengan rahmat tuhan yang maha esa. Tempat Penetapan. Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok dalam Perjanjian dual Beli Tenaga Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 151); 15. 1568, jdih. METADATA PERATURAN. Penyamaan Persepsi RPJMD Tangerang. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010. 25 Th 2016. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional: Penandatangan: BAMBANG P. Permen PAN & RB No. id. indikator kinerja . U. ABSTRAK PERATURAN. 2017. GO. Paparan Ppud Penyusunan Pengendalian. Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 12 s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,. Peraturan. TAHUN 2017. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas. Nchrst Stv. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 56 Tahun 2017 Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Indonesia. Mengingat : 1. Permen PANRB. Permen ESDM No. PER-12/MBU/11/2020 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2014 Tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara ; Permen BUMN No. Glosarium. Riwayat Status. U. bahwa untuk tertib administrasi pertanahan dalam melakukan pencatatan blokir, sita atau adanya sengketa dan perkara mengenai. Indonesia, Kementerian Riset,. Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Tahun. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL. Sosiaslisasi dan Orienstasi Permendagri 86 Tahun. Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. Muhammad Fathoni. 441, jdih. E. 2018 No. T. 2017. 000 Pada KHG Pulau Bengkalis, KHG Pulau Tebing Tinggi, KHG Sungai Kampar – Sungai. 09 Januari 2017. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 2. METADATA PERATURAN. 16,. Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);. Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713); 13. 2017. id; 22 Hlm. pdf. Daerah Tahun 2023, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka. 1312-2-Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Hubungan Perencanan & Anggaran. METADATA. Untuk memperkecil kesenjangan antara laki-laki dan perempuan, pada tahun 2000, dikeluarkan Instruksi Presiden (lnpres) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. f PERMENDAGRI NOMOR 86. U. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI. 25. 02/2017, BN. E. Indonesia, Pemerintah Pusat. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun <tahun n> <nama daerah> Ikuti bentuk Tabel T-C. Belum Tersedia. T. PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 4. 8, BN 2017/ NO 116;. A. PER-01/MBU/05/2019 Tahun 2019 tentang. 19/PRT/M/2017 Tahun 2017 Tentang Standar Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli untuk Layanan Jasa Konsultansi KonstruksiPERMENDAGRI Nomor 96 Tahun 2017. Indonesia, Kementerian Riset, Teknologi, dan. - Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi diatur dengan. Diubah dengan : Permen ESDM No. Pembangunan Kabupaten Kutim,. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentangPeraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5/PERMEN-KP/2017 Tahun 2017 Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. BN. Judul. Permen LHK No. terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang . Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Bentuk. 2018 Perpres_Nomor_86_Tahun_2018 tentang Reforma Agraria. Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan. Dalam hal PPL terlambat dalam menyelesaikan pembangunan pembangkit tenaga listrik PPL dikenakan sanksi dan/atau penalti. GO. PERMENDAGRI 59/2007 tentang Perubahan atas PERMENDAGRI. 000 Pada KHG Pulau Bengkalis, KHG Pulau Tebing Tinggi, KHG Sungai Kampar – Sungai Gaung, KHG Sungai Gaung – Sungai Batang Tuaka, dan KHG Sungai Kapuas – Sungai Terentang. 54-2010-Lampiran-IV. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan / Masyarakat di <nama perangkat daerah> Tahun <tahun n> <nama daerah> Ikuti bentuk Tabel T-C. Nomor Tambahan. UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah 3. U Badan: Indonesia. lanjut Sekretaris Barenlitbang, Ir. Partisipatif: pelibatan berbagai pemangku kepentingan 3. 2017 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Peraturan Gubernur No. Judul. 20/PRT/M/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. rastini Suyuti. Belum Tersedia. 28 Desember 2017 Tanggal Berlaku. T. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah. 55/PERMEN-KP/2017,. Dalitbang - Bappeda. Judul. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruang. 6 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap. 2017/NO. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan. Download * Klik nama file untuk pratinjau atau klik tombol download untuk mengunduh. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,. PERATURAN MENTERI. nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaa n, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peratur an daerah tentang rencana. E. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020. METADATA PERATURAN. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan. 2017. Tahun 2017 Nomor 1312); 7. 1249,. Lebih terperinci Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017. 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi. Renstra Permen 86 2017. 5. Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 4. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja Pekerja Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan SosialPermen Ristekdikti. Tempat Penetapan. Indonesia, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3). Permendagri 86 Tahun 2017 mengatur terkait tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, Evaluasi Raperda Tentang RPJPD dan RPJMD, RKPD. Data dan informasi bersumber dari: i. 3. Renstra Permen 86 2017. Politis: Penerjemahan visi misi kepala daerah terpilih ke dalam. 996, kemendagri. Preview. Judul. TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH DAN. Abstrak. 33 Tahun 2014 tentang Tingkat. 26 Desember 2019. NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH. 38 Th 2014. 1 Garis Besar Isi PERMENDAGRI No. FILE-FILE. Tahun. id – Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tahun 2024 Kecamatan Bogor Tengah, di gelar di Jalan MA. E. tabel renstra permen 86. 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pokok-Pokok Dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Subjek. 1444,. SKKNI Industri Pengolahan Garam: Nomor 54 Tahun 2018 Tgl. E. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/7/2017 Tahun 2017 Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. 02 Th 2013. Desmalia Ramadhanur menyampaikan “acuan renja dan renstra adalah permen 86 tahun 2017, perubahan RPJMD, dimana untuk penyamaan persepsi dimintakan renja SKPD pasal 125, pasal 131”. Peraturan Perundang-undangan. E. Silahkan sampaikan pada Kami jika ada kendala dalam proses download. kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Reviu Rencana Pembangunan Jangka. Tipe Dokumen. Judul. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.